Dari Keluhan Wali Murid ke Komitmen Transparansi: Kisah Program MBG di SLB Pringsewu

Radar007 | LAMPUNG – Program Makan Bergizi (MBG) yang dilaksanakan di SLB Negeri Pringsewu menghadirkan ruang diskusi publik setelah sejumlah wali murid menyampaikan keluhan terkait kualitas menu makanan yang disajikan. Persoalan ini segera ditindaklanjuti melalui pertemuan lintas sektor, yang dihadiri pihak sekolah, perwakilan SPPG Pringsewu Utara, Camat Pringsewu Christianto Hariadinata Sani, S.H., M.H., serta Kapolsek Pringsewu.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa banyak orang tua menilai menu MBG belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak difabel. Sebagai kelompok rentan, mereka membutuhkan perhatian lebih dalam penyusunan asupan harian. Kritik itu semakin menguat setelah beberapa wali murid menyuarakannya melalui media sosial, sehingga menimbulkan perhatian publik yang lebih luas.

Camat Pringsewu, Christianto Hariadinata Sani, menegaskan pentingnya langkah evaluasi agar program ini berjalan sebagaimana tujuan awalnya: memperbaiki kualitas gizi peserta didik.

“Pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan penyedia layanan harus memastikan bahwa setiap menu yang diberikan sesuai standar gizi dan kebutuhan anak-anak di SLB. Ini bukan sekadar program formalitas, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi,” ujarnya.

Dari hasil koordinasi, terdapat beberapa kesepakatan: pertama, pengawasan lebih ketat dari SPPG terhadap kualitas dan kesesuaian menu. Kedua, transparansi dalam bentuk pemberian daftar menu mingguan yang dapat dipantau oleh sekolah dan wali murid. Ketiga, evaluasi rutin yang melibatkan semua pihak minimal satu hingga dua kali sebulan.

Selain itu, pihak penyedia MBG juga berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan dengan mengunggah menu harian ke akun Facebook resmi, sehingga pengawasan publik bisa berlangsung lebih partisipatif.

Kasus ini menegaskan bahwa program sosial, terutama yang menyasar kelompok rentan, hanya dapat berjalan efektif jika dilandasi prinsip akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat. Tanpa itu, program MBG berisiko sekadar menjadi laporan administrasi yang tidak menyentuh esensi: pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak difabel. (*)